Ini Mekanisme Pilkada Dari Waktu ke Waktu

Gambar: http://depoknews.id 

(1)
Periode Penunjukan atau Penetapan

Dasar Hukum:

• UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
• UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Sistem Pemilihan Kepala Daerah:

• PPKI menetapkan Komite Nasional Daerah untuk membantu pekerjaan pemerintah di daerah.
• Kepala Daerah Tingkat I dan II dipilih oleh DPRD
• Wakil Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPRD tanpa melalui pemilihan.
• Wakil Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Mendagri atas nama Presiden dengan persetujuan DPRD tanpa melalui pemilihan.

(2)
Periode Pemilihan Melalui DPRD

Dasar Hukum:

• UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Sistem Pemilihan Kepala Daerah:

• Gubernur/Bupati/Wali kota dipilih oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

(3)
Periode Pemilihan Langsung

Dasar Hukum:

• UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sistem Pemilihan Kepala Daerah:

• Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota secara langsung oleh rakyat.

(4)
Pemilihan Langsung Secara Serentak

Dasar Hukum:

• UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
• UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah:

• Pilkada serentak akan dilakukan dengan tahapan berdasarkan masa berakhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 belum jelas diatur soal waktu pelaksanaan pilkada serentak. Aturan itu kemudian tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2015.

Sumber: Kompas Cetak, Senin, 7 Desember 2015