Menyambut Mei: Refleksi Atas Buruh, Upah, dan Pendidikan

Mimbar bebas Hari Buruh pada Kamis, (02/05/2025)

Pada akhir abad 19 ribuan pekerja di Chicago, Amerika Serikat, yang menuntut hak-hak mereka, salah satunya menuntut jam kerja menjadi maksimal delapan jam per hari. Hal tersebut karena buruh dapat bekerja lebih dari delapan jam per hari.

Pada tahun 1886 terjadi kerusuhan Haymarket di Chicago, dimana terjadi konflik antara buruh pengunjuk rasa dan polisi. Pada kerusuhan tersebut ada oknum yang melempar bom dan polisi mengeluarkan tembak acak. Sehingga tujuh petugas polisi tewas dan 60 lainnya terluka, dan empat sampai delapan korban sipil diperkirakan tewas dan 30-40 orang terluka. Konferensi sosialis internasional pada tahun 1889 menetapkan 1 Mei sebagai hari libur internasional buruh (hari buruh internasional) untuk memperingati peristiwa Haymarket.

BPS mencatat sebanyak 37,02% penduduk Indonesia berstatus buruh pada Februari 2021. Hal tersebut berarti Sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai buruh.

Bulan Mei seharusnya menjadi momen refleksi Nasional, dengan adanya peringatan Hari Buruh Internasional (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei). Kedua hari tersebut menjadi pengingat akan pentingnya kesejahteraan buruh dan akses pendidikan yang merata. Namun, nyatanya banyak buruh di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan anak-anak mereka.

Upah Buruh di Indonesia

Upah minimum di berbagai daerah di Indonesia masih jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu contohnya di kabupaten banyumas, Jawa Tengah, Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.338.410,00 naik dari Rp2.195.690,00. Pada tahun sebelumnya. Naumun, kenaikan ini belum sebanding dengan terjadinya inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Dok. LPM SAKA

Dampak upah rendah terhadap akses Pendidikan

Rendahnya upah buruh berdampak langsung pada kemampuan para buruh dalam membiayai Pendidikan anak-anaknya. Biaya Pendidikan yang begitu besar kerap kali menjadi beban berat bagi keluarga buruh. Akibatnya, banyak anak yang harus putus sekolah ataupun tidak – sama sekali melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, hal tersebut memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.

Memutus rantai masalah

Mengatasi permasalah tersebut, perlu adanya kebijakan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah sepatutnya perlu meninjau, Kembali,  kebijakan pengupahan dan memastikan upah minimum mencerminkan kebutuhan hidup yang layak. Memperkuat program bantuan Pendidikan dengan memastikannya tepat sasaran dan mencakup kebutuhan Pendidikan. Meningkatkan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan, seperti sistem kontrak kerja seringkali merugikan buruh.

Peringatan hari buruh dan hari pendidikan nasional sepantasnya menjadi momentum untuk mengintegrasikan upaya peningkatan kesejahteraan buruh dan akses pendidikan yang merata. Dengan memastikan buruh mendapatkan upah yang layak sehingga anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas, memutuskan rantai masalh yang selama ini membelenggu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penulis: Nafisah Az Zahra

Editor: Salsabil Alifia Pramesti