Purwokerto – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyumas Raya menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Revolusi Indonesia: Gulingkan Prabowo-Gibran" pada Sabtu (13/6/2026) di depan Gedung DPRD Banyumas, Alun-Alun Purwokerto. Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta sejumlah elemen masyarakat.
Massa aksi berkumpul di Lapangan Purwanegara sekitar pukul 12.00 WIB sebelum berjalan kaki menuju depan Pendopo Si Panji. Dalam demonstrasi tersebut, perwakilan mahasiswa dari BEM Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan, yaitu: pertama, menolak pemborosan anggaran negara dan meminta pemerintah menghentikan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Kedua, mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikhawatirkan akan membebani masyarakat. Ketiga, menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta proyek Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap belum menjadi prioritas penyelesaian persoalan mendasar masyarakat. Keempat, menolak praktik militarisme dan mendesak penegakan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam audiensi di lokasi aksi, perwakilan mahasiswa menyampaikan kekhawatiran massa terhadap dampak kenaikan BBM. Menanggapi hal tersebut, Bupati menyatakan memahami keresahan mahasiswa terkait kemungkinan kenaikan harga BBM. Namun, pemerintah daerah menyebut tidak memiliki kewenangan menandatangani surat pernyataan yang memuat tuntutan tersebut karena kebijakan BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, aspirasi mahasiswa tetap diterima dan didengar pemerintah daerah. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Melalui demonstrasi ini, mahasiswa Banyumas Raya menegaskan komitmennya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Mereka berharap berbagai tuntutan yang disuarakan mendapat perhatian pemerintah demi terciptanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Penulis: Putri Herlina
Editor: Eri Stiowati
Post a Comment
Apa pendapat kamu mengenai artikel ini?