Izin Sementara Berakhir: Fakultas Dakwah Tegakkan Aturan bagi Pedagang Kaki Lima di Depan Kampus II Purbalingga

 

   (Gerbang depan Kampus II  UIN Saizu Purbalingga)

PURBALINGGA – Pedagang kaki lima (PKL) di depan kampus UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dilarang berjualan mulai Jumat (13/11/2026). Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.532/Un.19/D.Dakwah/PP.05.3/11/2026 yang diterbitkan Fakultas Dakwah pada 12 November 2026.


Surat yang ditandatangani Dekan Fakultas Dakwah, Muskinul Fuad, itu menyebut penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas akademik.


Saat dihubungi, Dekan menyerahkan penjelasan mengenai penertiban ini kepada Wakil Dekan II, Alief Budiyono, yang menangani persoalan tersebut. Alief mengatakan pihak kampus sejak awal mengizinkan pedagang berjualan di lokasi itu sebelum aturan ada, dengan catatan mereka kooperatif ketika aturan nantinya akan ditegakkan. “Kami izinkan, tapi besok kalau kami ingin menegakkan aturan ini, panjenengan (para pedagang) harus kooperatif,” ujarnya.


Menurut Alief, penertiban dilakukan karena sudah berdiri tenda yang kini semi permanen. Ia khawatir hal itu ditiru pihak lain. “Nanti yang lain ikut-ikutan, kalau dibiarkan susah untuk menertibkannya lagi. Akhirnya sebelum ini merambah ke yang lain, sudahlah kita terbitkan surat edaran itu,” katanya. Ia menyebut surat edaran itu sebagai upaya menghadirkan kenyamanan dan ketertiban.


Satpam penjaga gerbang, Agung Sukoco, mengatakan pedagang saat datang kesini untuk dagang mereka datang baik-baik dan meminta izin ke satpam “awalnya mereka izin tapi dari satpam sudah menghimbau misalkan ada teguran mau ngga mau harus pindah karena izin ini hanya bersifat sementara” ujarnya 


Lebih lanjut Agung Sukoco mengatakan saat aturan mulai ditegakkan, pedagang awalnya terkejut karena menganggap larangan itu terlalu mendadak karena surat diterbitkan tanggal 12/11/2026 dan ditegakan diberitahu keesokannya tanggal 13/11/2026. Menurut Agung, sejak surat edaran terbit pedagang sebenarnya sudah tidak boleh berjualan, tetapi mereka dibiarkan menghabiskan dagangan pada hari itu. “Surat edaran terbit sebetulnya sudah tidak boleh dagang per-hari itu, tapi karena sudah digoreng dan mungkin sudah bawa banyak, dihabiskan hari itu, mulai keesokan harinya baru tidak boleh,” ujarnya.


Satu hari setelah surat edaran terbit, para pedagang menghadap pihak fakultas untuk negosiasi dan meminta penjelasan lebih lanjut terkait surat edaran tersebut, kepada Wakil Dekan II. Pedagang batagor, Wawan, mengatakan mereka mendapat penegasan bahwa berjualan di lahan kampus sudah tidak diperbolehkan lagi. “Pada intinya ngga boleh di tanah kampus,” katanya.


Para pedagang kemudian meminta izin untuk menggunakan lahan kosong di dekat kampus yang disebut milik Pemerintah Daerah (Pemda) Purbalingga. Menurut mereka, pihak kampus membolehkan dengan syarat berkoordinasi dengan pemda. 


Alief meluruskan soal lahan tersebut. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada 20 November 2026, ia menyatakan kampus tidak mempersilakan pedagang menempati lahan itu. “Kami tidak mempersilakan,” tulisnya. Menurut Alief, pedagang melihat adanya celah atau peluang, sehingga ia mengarahkan mereka untuk berkoordinasi dengan pemda Purbalingga.


Saat ini kami belum memperoleh tanggapan dari Pemda Purbalingga mengenai status lahan tersebut.


Penulis: Rizki

Reporter:  Farida Hamimi, Ikrimatussa'adah, Puja Maisyatul Azizah, Tifa Andini

Editor: Nur Kholifah 


Post a Comment

Apa pendapat kamu mengenai artikel ini?

Previous Post Next Post